Pengertian Hukum Dasar Negara Indonesia

Pengertian Hukum Dasar Negara Indonesia



Pengertian Hukum Dasar Negara Indonesia – Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara (pilisophisce gronslag). Dalam kedudukan ini Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila merupakan sumber hukum negara baik yang tertulis maupun yang tak tertulis atau convensi. 

Yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Untuk menyelediki hukum dasar suatu negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal UUD nya saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana  prakteknya dan suasana kebatinannya dari UUD itu.
Hukum dasar tertulis (UUD) merupakan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dalam menentkan mekanisme kerja badan-badan tersebut seperti ekslusif, yudikatif dan legislatif.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis, kedudukan dan fungsi dari UUD 1945 merupakan pengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarkat, warga negara Indonesia sebagai hukum dasar UUD 1945 memuat normat-norma atau aturan-aturan yang harus diataati dan dilaksanakan.
Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam system peraturan perundang – undangan. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia.
Hal ini tidaklah lepas dari eksistensi pembukaan UUD 1945, yang dalam konteks ketatanegaraan Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu staasfundamentalnorm dan berada pada hierarkhi tertib hukum tertinggi di Indonesia. Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum di Indonesia.
Maka kedudukan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan tentang pembukaan UUD yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II no. 7, hal ini dapat disimpulkan bahwa pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum positif Indonesia.
Dengan demikian seluruh peraturan perundang – undangan di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung dasar filsafat Indonesia. Dapat kita bahwa pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI. Dalam beberapa tahun ini Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar mengenai system ketatanegaraan. 
Dalam hal perubahan tersebut Secara umum dapat kita katakan bahwa perubahan mendasar setelah empat kali amandemen UUD 1945 ialah komposisi dari UUD tersebut, yang semula terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya, berubah menjadi hanya terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. 
Penjelasan UUD 1945, yang semula ada dan kedudukannya mengandung kontroversi karena tidak turut disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dihapuskan. Materi yang dikandungnya, sebagian dimasukkan, diubah dan ada pula yang dirumuskan kembali ke dalam pasal-pasal amandemen. Perubahan mendasar UUD 1945 setelah empat kali amandemen, juga berkaitan dengan pelaksana kedaulatan rakyat, dan penjelmaannya ke dalam lembaga-lembaga negara. 
Sebelum amandemen, kedaulatan yang berada di tangan rakyat, dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan itu, demikian besar dan luas kewenangannya. Antara lain mengangkat dan memberhentikan Presiden, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, serta mengubah Undang-Undang Dasar.
Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelengaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut:
Tidak adanya check and balances antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada Presiden

Infra struktur yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat.

Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah.

Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai, justru yang berkembang adalah sistem monopoli dan oligopoli.

Dengan demikian seluruh peraturan perundang – undangan di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung dasar filsafat Indonesia.

1.    Hukum dasar yang tidak tertulis (Convensi)
Hukum dasar yang tidak tertulis atau sering disebut convensi, merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Convensi ini merupakan pelengkap dari aturan-aturan dasar yang belum tercantum dalam Undang-Undang Dasar dan diterima oleh seluruh rakyat dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dalam praktek penyelenggaraan negara yang sudah menjadi hukum dasar tidak tertulis, yaitu Pidato kenegaraan Presiden di depan sidang DPR Setiap tanggal 16 Agustus, penyampaian pertanggungjawaban Presiden di depan MPR dan Penilian MPR terhadap pertanggung jawaban tersebut. Rancangan GBHN oleh Presiden pada MPR.

2.    Konstitusi
Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris “Constitution” dan bahasa Belanda “Constitute” yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Dasar, sesuai dengan kebiadaan orang Belanda dan Jerman dalam perbincangan sehari-hari menggunakan istilah Groundwet (Ground = Dasar, Wet = Undang-undang) keduanya menunjukkan naskah tertulis.

Dasar Hukum Tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

A.Undang Undang Dasar 1945.
Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang undang” Dan pasal 28 E ayat 3 berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
B.Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998.

Pasal 19 yaitu: “Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat”
C.Undang Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 3 ayat 2 sebagai beriktu: “Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalu media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.
D.Undang Undang NO.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Pasal 2 ayat 1 :”Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemonstrasi dalam kehidupan Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”

Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang Undang.

Pasal 4 dijelaskan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah Menempatkan Tanggung Jawab sosial, Mewujudkan Iklim yang kondusif, Mewujudkan Perlindungan Hukum, dan mewujudkan kebebesan bertanggung jawab.

Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa pendapat di muka umum dilakukan dengan 4 cara yaitu: Unjuk Rasa, Pawai, Mimbar Bebas, dan Rapat Umum.

Pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan di tempat tempat umum kecuali Dilingkungan istana kepresidenan tempat ibadah dan lain lain.
E.Undang Undang No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Di Dalam pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerumaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda tanda isyarat, radio, gambar dan lain lain. Dan selanjutnya pasal 3 menyebutkan bahwa telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintah
F.Undang Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Undang undang ini telah menjamin hak mengemukakan pendapat media Pers. Undang undang ini juga menjamin kebebasan pers di Indonesia. Masyarakat indonesia juga berhak mendapatkan informasi dan menyampaikan Informasi.
G.Undang Undang No.32 Tahun 32 Tentang Penyiaran.

Undang undang ini mengatur penyiaran dan lembaga penyiaran di Indonesia. Penyiaran merupakan salah satu sarana bagi hak menyampaikan pendapat dan memperoleh Informasi. Kemerdekaan menyampaikan pendapat telah diatur dalam peraturan perundang undangan, maka setiap warga negara berhak mematuhi peraturan peraturan tersebut. Sebagaimana tercantum dalam pasal 29 tersebut menetapkan ketentuan antara lain:
 

  1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiaannya secara bebas dan penuh.
  2. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan asas PBB
  3. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya setiap orang harus tunduk kepada pembatasan yang ditentukan oleh undang undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak dan kebebasan orang dan untuk memenuhi syarat syarat yang adil bagi moralitas ketertiban secara kesejahteraan umum dalam suatu masyarak yang demokratis.
Iklan

Kemunculan Kereta Kencana Nyi Kidul membuat warga Cangkring Banyuasin Geger dan heboh,Fenomena 

Kemunculan Kereta Kencana Nyi Kidul membuat warga Cangkring Banyuasin Geger dan heboh,Fenomena 


BANYUASIN,PETISI.CO -Penampakan aneh menyerupai Kereta Kencana Nyi Roro Kidul membuwat warga Cangkring Kelurahan Kedondong Raye, Kabupaten Banyuasin Sum-Sel heboh menggegerkan bak,di filim Nyi Roro Kidul sungguh Fenomena sehingga membuat warga menjadi eeh ngeri ngeri sedap ini terjadi pada malam senin (22/01)
Kejadian tersebut dialami,dilihat beberapa orang warga pada malam yang sama sala satunya seorang Bik Mar (54) warga setempat. dia mengaku melihat mengalami kejadian aneh, Senin (22/1) sekitar pukul 03:00 Wib saat akan memasak untuk persiapan bekal ke kebun sekaligus solat subuh.
“Terdengar sayup sayup suara kemerincing dan langkah kaki kuda melangkah pelan,” ujar Bik Mar ketika dijumpai di kediamannya sembari menceritakan asal muasal dirinya melihat hal yang seumur-umur baru dialaminya itu.
Penasaran mendengar suara aneh itu dirinya langsung mencari sumber suara, alhasil betapa terkejutnya apa yang ia lihat, sebuah kereta kencana ditarik dua ekor kuda sedang melaju pelan. “Jalan sangat pelat dari arah Cangkring menuju arah kantor PDAM Cabang Pangkalan Balai saya merasa seperti mimpih apa ia atau tidak ya tutur bik mar,”ingatnya.
Menyaksikan fenomena tersebut dirinya sempat tidak tersadar diri sejenak entah rasa takjuk atau takut sehingga saya pada saat itu terdiam mematung serasa mulutnya terkunci tidak dapat berkata kata hanya bisa berdoa dalam hati semoga ini pertanda baik.
Kejadian tersebut juga dialami dan di lihat Tumira (30) warga Cangkring lainnya yang juga melihat kendaraan yang menyerupai kereta kencana.
“Indah sekali kereta kudanya warna keemasan. Tampak berkilau jelas terkena pantulan sinar penerangan lampu jalan saking jelasnya terasa takjub.(roni)

Penegakan hukum Prof. Neil K. Komesar (Wisconsin University) 

  1. Penegakan hukum Prof. Neil K. Komesar (Wisconsin University) menyatakan: “What the law is, can be, or ought to be is determined by the character of those processes that make, interpret, enforce law” (Law’s Limits, 2001, hlm.3). 
    “Apakah hukum itu, apakah yang dapat disebut hukum, atau apakah semestinya hukum ditentukan oleh sifat (karakter) dari proses pembentukan, cara-cara melakukan interpretasi, dan tata cara penegakan hukum itu.” Berdasarkan deskripsi tersebut di atas, penegakan hukum hanyalah salah satu dari pengertian hukum. Dapat pula ditambahkan, penegakan hukum akan selalu terkait dengan proses pembentukan dan interpretasi. Dengan demikian, setiap kali seorang pejabat menegakkan hukum, bukanlah semata-mata memperhatikan bunyi hukum tetapi juga yang berkaitan dengan proses pembentukan hukum yang akan diterapkan, yang akan meliputi hal-hal seperti alasan-alasan (ratio dicendz), latar belakang rumusan, maksud atau tujuan dan lain-lain yang akan mengantarkan kepada penerapan hukum yang tepat dan benar.

 

Selanjutnya, tidak ada penegakan hukum yang tidak melibatkan penafsiran baik dalam makna “wajib menafsirkan” atau “larangan menafsirkan.” Menafsirkan mulai dari mencocokkan fakta hukum dengan kaidah hukum (recht toepassing) sampai pada berbagai metode penafsiran yang akan menjamin hukum diterapkan secara benar, tepat, dan adil. Namun, ada kalanya suatu kaidah hukum tidak dapat lagi ditafsirkan, untuk memperluas atau mempersempit makna yang telah ditetapkan secara pasti oleh pembentuk undang-undang.

 

Misalnya, kaidah praperadilan yang telah diatur secara limitatif oleh KUHAP. Menurut ilmu tentang penafsiran, hakim atau siapapun tidak dapat mempersempit apalagi memperluas alasan-alasan praperadilan yang telah diatur secara limitatif tersebut. 

Hal ini merupakan satu diantara berbagai kegaduhan menjatuhkan permohonan praperadilan mengenai penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Hakim berpendapat, paling tidak, ada dua pertimbangan yang menjadi dasar yang dipergunakan. Pertama; memang benar, status tersangka tidak dimuat secara expresis verbis dalam KUHAP, Pasal 77. Tetapi, hakim berpendapat status tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan. Dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan. 

Di sini hakim terkesan kurang berhati-hati membedakan antara proses penyidikan dan hasil penyidikan. Meskipun benar, status tersangka merupakan hasil penyidikan, tetapi penyidikan dan tersangka merupakan dua ranah hukum yang berbeda. Penyidikan berkaitan dengan tata beracara, sedangkan tersangka bertalian dengan substansi hukum. Selanjutnya, hakim berpendapat, karena status tersangka tidak diatur, sedangkan hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses penyidikan, menunjukkan kaidah ini tidak jelas (umbiguous). Menurut hakim yang memutus praperadilan tersebut, apabila suatu kaidah tidak jelas, hakim wajib menafsirkan. Dalam kaitan ini, hakim yang bersangkutan menggunakan penafsiran ekstensif (extensief iterpretatie, extensive, interpretation).
 

Beliau menggunakan analogi putusan Hoge Raad (Belanda) 1906 tentang pengertian “barang” dalam kaitan dengan perbuatan pidana pencurian (KUHPid-Indonesia, Pasal 362). Yang mungkin dilupakan hakim, kata “barang” ada dalam ketentuan undang-undang, tetapi tidak jelas, apa yang dimaksud barang. Apakah hanya benda-benda nyata yang dapat disentuh atau dikuasai secara konkrit atau termasuk juga halhal seperti “aliran listik”. Di pihak lain, KUHAP Pasal 77 hanya menyebut penyidikan” dan sama sekali tidak menyebut “tersangka”. Kalaupun akan mengkaji ketidakjelasan adalah terhadap kata “penyidikan”. Apakah termasuk tersangka atau tidak. Kata “tersangka” bukan merupakan bagian dari proses penyidikan, melainkan hasil penyidikan (supra). Kalaupun, akan dipaksakan, cara hakim memasukkan pranata tersangka dalam Pasal 77, bukanlah melalui penafsiran melainkan melalui konstruksi hukum (penghalusan hukum, argumentum a contrario, analogij. Tetapi, menggunakan konstruksi hukum makin sulit dicerna. 

Barangkali, tidak berlebihan kalau dikatakan penafsiran pranata tersangka sebagai proses yang tidak dapat dipisahkan dari penyidikan, menjadi semacam going out (too far) from the arena. Kedua; hakim bertolak dari asas dan kaidah yang “melarang hakim menolak memeriksa, mengadili, memutus perkara dengan alasan hukum tidak jelas atau kekosongan hukum”. Dalam hal tidak jelas, menurut hakim, digunakan metode penafsiran. Dalam hal ada kekosongan hukum, menurut hakim, digunakan rechvinding, karena hakim wajib menggali dan menemukan hukum. Wiarda membedakan tiga jenis pekerjaan hakim, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yaitu: recht toepassing, recht interpretatie, dan rechtschepping (3 tyipen van rechtsvinding). 

Hakim dalam kasus praperadilan ini, dengan alasan ada kekosongan hukum, menemukan hukum (rechtvinding) dalam rangka menciptakan atau membentuk hukum (rechtschepping). Dalam ajaran sosiologi hukum kita mengenal ajaran law as a tool of social engineering, hukum progresif, judicial activism. Hakim ini nampaknya berada dalam ranah ini. Hakim bukan sekedar mulut undang-undang (bouche de la loi). Tetapi dalam kaitan ini, mestinya hakim menyadari setidak-tidaknya dua hal. Pertama; hakim Indonesia tidak seperti hakim Inggris yang membentuk hukum (judge made law). Sejalan dengan yang lazim dalam sistem kontinental, seperti Perancis dan Belanda, hakim Indonesia “hanya” menerapkan hukum (law applying), walaupun bukan sekedar mulut undang-undang (spreekbuis van de wet). Dengan alasan kekosongan hukum seolah-olah hakim dapat menciptakan hukum “dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada”, ditinjau dari sistem peradilan yang berlaku merupakan perbuatan melampaui wewenang. Bersandar semata-mata pada prinsip, “hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka yang menjamin kebebasan hakim karena dapat menciptakan hukum secara bebas (dari yang tidak ada menjadi ada)” akan memberi pembenaran (jastifikasz) bertindak sewenang-wenang (arbitrary, willelceur), yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum, dan merugikan pencari keadilan (jastatiabelen). 

Mengisi kekosongan hukum dengan cara menggali dan menemukan hukum tidak boleh diartikan membentuk atan menciptakan hukum. Ajaran rechtsvinding (menggali dan menemukan hukum), bukan bertolak dari “hukum tidak ada”, tetapi peraturan yang tidak ada. Bukan rehtsvacuum tetapi wetvacuum. Hukum selalu ada baik yang “implied” dalam kaidah yang ada, atau ada dalam asas-asas hukum umum (general principles of law), atau asas-asas umum keadilan (the general principles of natural justice), atau dalam keyakinan dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Tidak kalah penting yang harus diperhitungkan seorang hakim adalah doktrin hukum yang bersandar pada prinsip-prinsip keilmuan. 

Tentu saja hakim yang baik, wajib senantiasa memusatkan perhatian pada kenyataan-kenyataan pencari keadilan sendiri. Tidak layak seorang hakim (penegak hukum) membiarkan nenek-nenek tua renta yang sangat sederhana dibiarkan dalam tahanan atau harus mengikuti tata cara pemeriksaan dan peradilan serupa dengan orang yang sehat, kuat, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Nenek-nenek tua renta semacam itu dapat dimasukkan sebagai orang yang tidak mampu lagi mengikuti pemeriksaan dan persidangan pengadilan, sehingga dapat ditetapkan sebagai tidak layak untuk diadili. 

Dalam kaitan dengan judicial activism, hakim perlu mempertimbangkan dampak yang akan timbul akibat putusannya. Pada sistem precedent (seperti Inggris), dampak yang paling nyata penerapan judicial activism adalah pembaharuan precedent untuk memenuhi tuntutan atau kebutuhan hukum baru. Lebih lanjut, dapat lahir asas-asas dan doktrin hukum baru. Di negeri kita, judicial activism tidak begitu besar pengaruhnya terhadap yurisprudensi. 

Hakim secara normatif tidak terikat pada yurisprudensi. Dampak judicial activism yang terdepan adalah aktualisasi kaidah hukum yang sudah ada sehingga lebih sesuai dengan kenyataan baru dan atau tuntutan kebutuhan pemaknaan baru suatu aturan hukum. Ada beberapa dampak nyata, keputusan praperadilan Hakim Sarpin – antara lain: Pertama; putusan itu memberi jalan kepada para tersangka memajukan permohonan praperadilan. Kedua; terjadi kesimpangsiuran pendapat hukum. Sampai-sampai juru bicara Mahkamah Agung yang juga Hakim Agung dan Ketua Ikahi, menyatakan Mahkamah Agung akan menolak PK atas putusan praperadilan tersebut. Pernyataan ini, kalau memang benar-benar paham, mengesankan Mahkamah Agung sebagai lembaga dapat menolak atau menerima suatu gugatan atau permohonan. 

Bukankah wewenang menerima atau menolak itu ada pada Majelis yang memeriksa dan memutus setiap perkara, bukan Mahkamah Agung. Melalui juru bicaranya: Mahkamah Agung seolah-olah berwenang menolak mengadili. Suatu yang sangat absurd karena sangat nyata bertentangan dengan asas “hakim tidak boleh menolak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara”. Mudah-mudahan pernyataan ini sekedar slip of tonge bukan karena secara apriori didorong oleh keberpihakan kepada Hakim Sarpin atau dorongan lain. Ketiga; putusan praperadilan Hakim Sarpin telah berdampak, bukan saja di kalangan pengamat, melainkan juga perpolitikan di tanah air. Kalau semua dampak ini memang telah dipertimbangkan, Hakim Sarpin dapat digolongkan ke dalam orang pemberani seperti diceritakan John F Kennedy dalam buku Profile In Courage yang mendapat Pulitzer sebagai penghargaan tertinggi karya jurnalistik di Amerika Serikat. Didapati juga berbagai masalah lain, seperti mempersoalkan wewenang KPK sebagai penyidik. Hal ini bukan lagi berkenaan dengan proses, tetapi bersifat substantif, sehingga tidak semestinya menjadi ratio dicendi putusan praperadilan tersebut. 

Begitu pula pertimbangan yang sudah memasuki pokok perkara seperti menyatakan pemohon tidak terbukti korupsi. Pokok perkara adalah wewenang peradilan, bukan praperadilan. Mengikuti pendekatan Prof. Komesar yang telah disebutkan di atas, telaah penegakan hukum akan meliputi: Pertama; hukum yang ditegakkan. Kedua; tata cara penegakan hukum. Ketiga; penegak hukum. Pertama; hukum yang ditegakkan lazim disebut hukum materil (materiélrecht) atau hukum substantif (substantive law) yang meliputi kaidah hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum administrasi, dan berbagai hukum substantif lainnya (hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis). Ada beberapa persoalan dalam penerapan hukum substantif: 

  1. Tidak ada kaidah hukum substantif yang sempurna yang dapat memenuhi segala kebutuhan atau tuntutan hukum untuk memecahkan suatu peristiwa hukum konkrit. Ketidaksempurnaan itu meliputi hal-hal seperti: rumusan yang terlalu umum (sehingga menjadi pasal karet), tidak jelas, didapati inkonsistensi, atau kemungkinan kekosongan hukum. Keadaan ini berhadap-hadapan dengan misalnya, asas: hakim tidak boleh menolak memutus perkara dan kebebasan hakim. Dua asas ini seperti pedang bermata dua. Di satu pihak memberi peluang hakim menggali sendiri untuk menemukan hukum yang tepat. Di pihak lain, asas-asas tersebut dapat menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang dalam memutus perkara. Ketidaktepatan menerapkan asas-asas tersebut, apalagi disalahgunakan, akan menempatkan hakim, bukan alat menemukan keadilan tetapi menjadi alat kepentingan atau kekuasaan. 
  2. Kaidah hukum dibuat bukan untuk mengayomi masyarakat tetapi alat membelenggu masyarakat. Kita sering mendengar ungkapan: “hukum adalah produk politik”. Sistem politik atau kecenderungan politik yang dominan akan menentukan substansi kaidah hukum. Sistem politik otoritarian akan membuat kaidah-kaidah hukum otoritarian pula. Sekalipun dalam tatanan demokrasi, kaidah-kaidah hukum belum tentu berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Demokrasi atas dasar liberalisme akan berbeda dengan demokrasi atas dasar paham sosialisme. Selain ditentukan oleh kecenderungan ideologis atau kepentingan, secara politik, substansi kaidah hukum ditentukan pula oleh faktor-faktor lain seperti tuntutan globalisasi (politik dan ekonomi). Semua ini dapat menjadi beban dalam penegakan hukum untuk menjamin putusan hakim benar-benar adil dan atau bermanfaat. Kedua; tata cara penegakan hukum. Hukum yang mengatur tata cara penegakan hukum ditentukan oleh subyek, dan obyek hukum, serta pertimbangan efisiensi dan efektivtas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dikenal tata cara penegakan hukum melalui proses peradilan dan tata cara di luar pengadilan. Proses peradilan dapat pula bermacarn-macam. Ada proses peradilan yang bersifat umum atau khusus. Tata cara penegakan hukum di luar peradilan juga beraneka ragam. Ketiga; penegakan hukum (lingkungan penegakan hukum) dapat dibedakan: 

  3. Lingkungan jabatan (lembaga) yang menegakkan hukum. Didapati aneka ragam lingkungan penegakan hukum, seperti lingkungan jabatan peradilan, atau proses yudisial pada umumnya, lingkungan penegakan hukum didapati juga dalam lingkungan jabatan administrasi negara tingkat pusat, atau daerah, atau badan-badan khusus independen dalam lingkungan administrasi negara. Selain itu, didapati pula lingkungan jabatan untuk persoalan hukum tertentu yang dibentuk secara ad hoc, seperti badan-badan penegak disiplin, atau badan-badan kemasyarakatan yang oleh hukum diberi wewenang menegakkan hukum seperti badan arbitrase, atau badanbadan politik yang diberi wewenang memutus perkara hukum seperti pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden. 

  4. Lingkungan hukum materil yang ditegakkan, seperti tata cara penegakan hukum pidana, penegakan hukum keperdataan, penegakan hukum administrasi, penegakan hukum konstitusi, penegakan hukum oleh lembaga politik, atau penegakan hukum yang timbul dari suatu proses politik (seperti sengketa pemilukada 

  5. Hubungan Pers dan Penegakan Hukum Paling tidak, ada tiga aspek hubungan pers dengan penegak hukum. Pertama; pers sebagai obyek penegakan hukum atau yang terkena penegakan hukum. Kedua; pers sebagai fasilitator penegakan hukum. Ketiga; pers sebagai penghambat penegakan hukum. Pertama; pers sebagai obyek penegakan hukum atau sebagai yang terkena penegakan hukum. Pers menjadi obyek penegakan hukum karena pers adalah subyek hukum (rechtsubject). 

Pers sebagai subyek hukum dapat mengenai pelaku pers (wartawan, redaktur, pemilik pers) atau pers sebagai lembaga. Penegakan hukum terhadap pers terjadi karena pers melakukan pelanggaran hukum (wederrechtelijk), melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad); yang dapat meliputi pelanggaran yang bersifat pidana, keperdataan, atau administrasi. Pelanggaran pidana dapat meliputi perbuatan seperti pencemaran nama baik, atau fitnah, atau melanggar privacy, trespassing, menyebarkan rahasia negara. Di masa penjajahan, kita mengenal sebutan.“delik pers” seperti “perbuatan menyebarkan (rasa) permusuhan terhadap penguasa (haatzai artikelen).” Sebenarnya, ketentuan-ketentuan di atas berlaku pada setiap subyek hukum, tidak hanya terbatas pada pers. Dalam kehidupan berdemokrasi, pemidanaan terhadap pers sedapat mungkin dihindari, antara lain, dengan cara membedakan antara perbuatan jurnalistik dan non jurnalistik. Cara lain, menghindarkan pers dari ancaman pidana, dilakukan melalui sarana keperdataan yaitu perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad). 

Sanksi keperdataan (perbuatan melawan hukum), adalah ganti kerugian (penggugat harus membuktikan kerugian secara materil, bukan sekedar dugaan). Dalam sistem tertentu — seperti Indonesia di masa kolonial, Orde Lama dan Orde Baru — pers dapat dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan izin terbit (sistem licencing), pelarangan terbit sementara (schorsing, bereidel). Sanksi administratif dapat juga dilakukan sebagai pidana tambahan terhadap pidana pokok. Bersamaan dengan perkembangan penerapan demokrasi, jaminan hak atas kebebasan berekspresi (hak atas kebebasan berpendapat) yang diikuti dengan penghapusan sistem licencing, peniadaan pranata bereidel, sanksi administratif tidak lagi dijalankan. Kedua; pers sebagai fasilitator penegakan hukum. Salah satu fungsi pers, sebagai fungsi tertua, adalah menyediakan atau menyampaikan informasi kepada publik. Salah satu informasi adalah berbagai peristiwa hukum, hubungan hukum, berbagai pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat (berita tentang pembunuhan, kekerasan atau penganiayaan, kecelakaan lalu lintas, korupsi, pencurian, penipuan, membangun tanpa izin, sengketa hak dan lain-lain). Tidak kalah penting, fungsi pers menyampaikan informasi kepada publik tentang proses hukum yang sedang berjalan di dalam atau di luar proses peradilan (seperti arbitrase). 

Ketiga; pers sebagai penghambat penegakan hukum. Kita mengenal ungkapan trial by the press (peradilan oleh pers). Ungkapan ini menggambarkan, baik melalui pemberitaan atau rubrik opini publik, atau opini pers sendiri, pers telah memiliki pendapat hukum atau sekurangkurangnya mendorong publik berpendapat mengenai suatu perkara yang belum diputus pihak yang berwenang (pengadilan atau di luar pengadilan). 

Cara-cara pemberitaan atau penyampaian opini semacam ini tidak hanya melanggar asas praduga tidak bersalah (merugikan pihak-pihak yang dikalahkan” cq yang diduga pelaku pidana, melanggar asas presumption of innocence), melainkan juga merupakan suatu bentuk menghambat proses peradilan yang adil, fair, dan imparsial (obstruction of justice), bahkan merupakan pelecehan terhadap tatanan peradilan (contempt of court). Lebih jauh dapat dicatat, segala bentuk yang dapat digolongkan sebagai trial by the press, abstruction of justice, atau contempt of court, dengan maksud mempengaruhi hakim, merupakan pelanggaran terhadap asas menjamin independensi hakim, peradilan yang fair, imparsial untuk memutus suatu perkara secara benar, tepat, dan adil. Bagaimana menghindari trial by the press, atau menghindari pengaruh atau mencampuri kebebasan hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara? Indonesia tidak memiliki Undang-Undang Contempt of Court yang dapat menjadi dasar meniadakan pelecehan atau mencampuri kebebasan hakim (lihat, Bagir Manan, Contempt of Court, 2014). 
Satu-satunya cara adalah kepatuhan pers pada UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan tradisi pers sebagai kaidah atau asas yang semata-mata bersifat self diczpline atau self restraint sebagai suatu tuntunan moral pers yang bermartabat, terhormat dan bertanggung jawab. John Locke (Two Treatises of Civil Government), menyatakan kebebasan seseorang dibatasi kebebasan orang lain. 

Kebebasan pers untuk memberitakan sesuatu dibatasi kewajiban menghormati kebebasan hakim sebagai cara melindungi pencari keadilan untuk memperoleh putusan yang tepat, benar, dan adil. Dapat pula ditambahkan, pembatasan kebebasan bertumpu juga pada tiga tungku Revolusi Perancis: liberte, egalité, dan fraternité. Dalam kaitan dengan egalité, kebebasan berarti kebebasan diantara orang yang mempunyai kedudukan yang sama (liberty among the equals). Dalam kaitan dengan fraternité, kebebasan tidak boleh mencederai persatuan, persaudaraan. Kebebasan tidak boleh mencederai harmoni. 

Pengertian Hukum Dasar Negara Indonesia

Pengertian Hukum Dasar Negara Indonesia

​Pengertian Hukum Dasar Negara Indonesia – Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara (pilisophisce gronslag). Dalam kedudukan ini Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila merupakan sumber hukum negara baik yang tertulis maupun yang tak tertulis atau convensi. 
Yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Untuk menyelediki hukum dasar suatu negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal UUD nya saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana  prakteknya dan suasana kebatinannya dari UUD itu.
Hukum dasar tertulis (UUD) merupakan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dalam menentkan mekanisme kerja badan-badan tersebut seperti ekslusif, yudikatif dan legislatif.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis, kedudukan dan fungsi dari UUD 1945 merupakan pengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarkat, warga negara Indonesia sebagai hukum dasar UUD 1945 memuat normat-norma atau aturan-aturan yang harus diataati dan dilaksanakan.
Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam system peraturan perundang – undangan. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia.
Hal ini tidaklah lepas dari eksistensi pembukaan UUD 1945, yang dalam konteks ketatanegaraan Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu staasfundamentalnorm dan berada pada hierarkhi tertib hukum tertinggi di Indonesia. Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum di Indonesia.
Maka kedudukan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan tentang pembukaan UUD yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II no. 7, hal ini dapat disimpulkan bahwa pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum positif Indonesia.
Dengan demikian seluruh peraturan perundang – undangan di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung dasar filsafat Indonesia. Dapat kita bahwa pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI. Dalam beberapa tahun ini Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar mengenai system ketatanegaraan. 
Dalam hal perubahan tersebut Secara umum dapat kita katakan bahwa perubahan mendasar setelah empat kali amandemen UUD 1945 ialah komposisi dari UUD tersebut, yang semula terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya, berubah menjadi hanya terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. 
Penjelasan UUD 1945, yang semula ada dan kedudukannya mengandung kontroversi karena tidak turut disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dihapuskan. Materi yang dikandungnya, sebagian dimasukkan, diubah dan ada pula yang dirumuskan kembali ke dalam pasal-pasal amandemen. Perubahan mendasar UUD 1945 setelah empat kali amandemen, juga berkaitan dengan pelaksana kedaulatan rakyat, dan penjelmaannya ke dalam lembaga-lembaga negara. 
Sebelum amandemen, kedaulatan yang berada di tangan rakyat, dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan itu, demikian besar dan luas kewenangannya. Antara lain mengangkat dan memberhentikan Presiden, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, serta mengubah Undang-Undang Dasar.
Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelengaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut:
Tidak adanya check and balances antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada Presiden

Infra struktur yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat.

Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah.

Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai, justru yang berkembang adalah sistem monopoli dan oligopoli.

Dengan demikian seluruh peraturan perundang – undangan di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung dasar filsafat Indonesia.

1.    Hukum dasar yang tidak tertulis (Convensi)
Hukum dasar yang tidak tertulis atau sering disebut convensi, merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Convensi ini merupakan pelengkap dari aturan-aturan dasar yang belum tercantum dalam Undang-Undang Dasar dan diterima oleh seluruh rakyat dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dalam praktek penyelenggaraan negara yang sudah menjadi hukum dasar tidak tertulis, yaitu Pidato kenegaraan Presiden di depan sidang DPR Setiap tanggal 16 Agustus, penyampaian pertanggungjawaban Presiden di depan MPR dan Penilian MPR terhadap pertanggung jawaban tersebut. Rancangan GBHN oleh Presiden pada MPR.

2.    Konstitusi
Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris “Constitution” dan bahasa Belanda “Constitute” yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Dasar, sesuai dengan kebiadaan orang Belanda dan Jerman dalam perbincangan sehari-hari menggunakan istilah Groundwet (Ground = Dasar, Wet = Undang-undang) keduanya menunjukkan naskah tertulis.

Kepada Yth : Menteri Dalam Negeri Ri Menteri Hukum dan HAM Ri KPK Ri DKPP Ri dan Dewan Pars Ri

SURAT PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME

SURAT PENGADUAN PELANGGARAN HAM HAK INSTITUSI SEORANG WARGA NEGARA DALAM MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM, SERTA KESETARAAN DI MATA HUKUM.pdf

2141.64 KB

SURAT PENGADUAN PEMALSUAN(1)-3.pdf

420.38 KB

SURAT PENGADUAN UNTUK DKPP RI.pdf

611.37 KB

Banyuasin Sum-Sel 13 Desember 2017

Kepada Yth : Menteri Dalam Negeri Ri,Menteri Hukum dan HAM Ri,KPK Ri,DKPP Ri dan Dewan Pars Ri 

Di

JAKARTA

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”teriring doa dan salam semoga ALLAH S.W.T. tuhan yang maha Esa Insa Allah senan tiasa mencurah kan rahmat’hidaya,taufik dan nikmat-nya kepada kita semua”dalam setiap saat.

Dan tak,henti – henti nya Shalawat dan salam beserta rasa syukur yang tak,terhingga kepada Junjungan kita : Nabi Besar Baginda Nabi Muhammad S.A.W. yang telah menyelamat kan’kita dari Alam yang gelap gulita menjadi Alam yang terang benderang,Rahmatan Lil,Alamin”
Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak perkenan kan saya menyampai kan permasalahan di Kabupaten Banyuasin Sum-Sel yang harus segerah mungkin di tindaklanjuti mengigat masi ada waktu untuk memperbaiki ini semua.

dengan cara memberikan contoh yang betul betul konsisten atas penegaan hukum.

Permasalahan nya Kentalnya Nuansah Politik keberpihakkan Oknum KPUD Banyuasin Sum-Sel terhadap salasatu Calon Bup dan Wakil Bup

serta tingginya potensi KKN di tubuh KPU karna Mereka Merasa Kebal Hukum mengigat semuanya mempunyai kepentingan :http://www.tribunus.co.id/2017/12/potensi-kknpelaksanaan-launcing-pilkada.html?m=1
Masala ini saya suda sampai kan pada Pihak penegak hukum yang ada di Kab Banyuasin Sum-Sel namun sepertinya ada sesuatu lain hal sehingga penegaan hukum di wilaya hukum Polres Banyuasin Kejaksaan Negeri Banyuasin Polda Sum-Sel dan Kejaksaan Tinggi Sum-Sel kami nilai tidak mencerminkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Saya sangat Oktimis Kalau masala ini berlarut larut sehingga Oknum KPU merasa Kebal Hukum kemungkinan besar Pemilukada 2018 Tidak terselenggara Sebagai mana mestinya, yang sukses dan ber Qualita dan masala ini kita suda sampaikan pada Kapolres Banyuasin Kepala kejaksaan Negeri Banyuasin dan Kapolda Sum-Sel.
Demikian surat ini Kami buat dengan Segala harapan Bapak Menteri Dalam Negeri Ri,Menteri Hukum dan HAM Ri KPK RiDKPP Ri danDewan Pars Ri.

Mengulur kan tangan meluang kan waktu dan Sesegerah mungkin Mengambil tindakan yang tegas demi Bangsa dan Negarah, Teriring do’a “Jazakumullah Ahsanal Jaza”Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Banyuasin 13 Desember 2017

Roni Paslah

PELANGGARAN DEMI PELANGGARAN YANG DI LAKUKAN KPUD BANYUASIN SUM-SEL YANG BERPOTENSI PERMASALAHAN DI KEMUDIAN HARI SAMPAI SAAT INI SEDIKIT PUN TIDAK ADA TINDAKAN HUKUM DARI PENEGAK HUKUM DAN PEMERINTAH DAERA BANYUASIN SUM-SEL.
KPUD Banyuasin Sum-Sel melanggar Etika dan berpotensi melakukan KKN serta menimbul kan kegaduhan Krusial Sesuai dengan pengelolaan Barang dan jasa pemerintah Setiap pekerjaan atau proyek pekerjaan melalui proses pelelangan di LPSE.
Di Duga Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Banyuasin Sum-Sel menggunakan Keuangan Negarah dengan memunjuk sala satu mitra itu artinya tidak mengacu ke PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nilai Proyek pekerjaan Rp : 2.50.000.000,00

Proyek launching pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin di Pilkada tahun 2018 Proyek pekerjaan di kerjakan oleh sala satu perusahaan media massa ia itu SUMATERA EKSPRES (SUMEKS)
Rumusan penyesuaian nilai kontrak

Pn =(Hn1+V1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+…. dst
Dalam Hal ini KPUD Banyuasin (Ketua ,Sekretaris KPUD) di Duga bersalah melakukan tindak pidana, ”Korupsi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
https://www.scribd.com/document/367370137/Surat-Edaran-Asn-pns-untuk-tidak-terlibat-di-politik
https://www.scribd.com/document/367308752/peraturan-dkpp-nomor-3-tahun-2017
https://id.scribd.com/document/369493376/2018-01-12-Posisi-Media-Imparsialitas-Wartawan-Dlm-Pemilukada-1
https://www.scribd.com/document/369267992/Undang-undang-Republik-Indonesia-Nomor-11-Tahun-1966
https://www.scribd.com/document/369267378/743-Pers-Hukum-Ham-Buku-Pak-Bagir-Fix
Pelanggaran Etika Pars Ada Apa Dengan KPUD Banyuasin terhadap Perusahaan Media Massa SUMATERA EKSPRES (SUMEKS) Pemberihan,Imbalan Yang mengikat bertujuan mempengaruhi Sumeks sebagai media massa Pemberitaan jelas kredibilitas Sumeks Sebagai media Massa di pertanyakan..??
Ironisnya dari dana Rp:70,5.M tersebut KPU harus cari cara untuk meng habis kannya dengan Surat Pertanggung Jawapan (SPJ) dalam Even yang sangat besar ini iaitu Pesta Demokrasi Rakyat Pemilukada Banyuasin 2018 Kenapa KPU tidak menggunakan Gedung Graha kan tidak Bayar.

Dengan menggunakan Even Organizer (EO) Media Sumeks (pihak ke dua/ pelaksana) KPU Banyuasin tidak perlu repot2 tinggal ngedil kannya saja berapa uang yang kami dapat kan kata KPU, Sangat jelas Ketal nya Nuansa politik di Oknum2 KPU ini sanggat bermasalah tegasnya.

Seperti yang suda di beritakan :

http://www.tribunus.co.id/2017/12/terkait-pilkada-banyuasin-seorang-warga.html
http://www.tribunus.co.id/2017/12/potensi-kknpelaksanaan-launcing-pilkada.html?m=1
http://petisi.co/mengapa-kepala-daerah-melakukan-korupsi-kolusi-dan-nepotisme/
https://id.scribd.com/document/368444464/Surat-Pengaduan-Untuk-Kemendagri-kemenkumham-Dkpp-dewan-press-Ri
http://petisi.co/diguyur-hujan-lebat-undangan-launching-pilkada-banyuasin-2018-kocar-kacir
http://www.tribunus.co.id/2017/12/potensi-kknpelaksanaan-launcing-pilkada.html?m=1
http://www.tribunus.co.id/2017/12/warga-menolak-dan-mengaku-dirinya-tidak.html#.Wje5Zp-GX98.facebook

https://id.scribd.com/document/368444625/Surat-Pengaduan-Pemalsuan-1-5Surat-pemalsuan-tanda-tangan-terkait-dukungan-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-menemu-jalur-independen
http://petisi.co/9-ppk-kpud-kabupaten-banyuasin-dipanggil-panwaslu/
http://petisi.co/kpud-banyuasin-gelar-sosialisasi-peraturan-dan-tahapan-pilkada-2018/
http://www.tribunus.co.id/2017/12/panwaslu-pangil-enam-ppk-kecamatan-atas.html?m=1
https://sangrajalangit99.wordpress.com/2017/10/28/dana-pilkada-segera-cair-kpud-banyuasin-rp-70-m-pagaralam-rp276-m/?preview=true
https://www.scribd.com/…/SK-KPU-No-1-Juknis-Pelaksanaan-Anggaran-TA-2017
https://id.scribd.com/document/362846012/Peraturan-Tentang-Tahapan-Dan-Jadwal-Pilkada-2018
https://id.scribd.com/document/362829272/1-Materi-Mendagri-KPU
http://www.tribunus.co.id/2017/12/potensi-kknpelaksanaan-launcing-pilkada.html?m
https://sangrajalangit99.wordpress.com/2017/12/11/pilkada-kabupaten-banyuasin
https://id.scribd.com/document/367893627/62357-ID-Peran-Serta-Proses-Identifikasi-Laborato
https://id.scribd.com/document/368443056/Surat-Pengaduan-Pelanggaran-Ham-Hak-Institusi-Seorang-Warga-Negara-Dalam-Mendapat-Perlindungan-Hukum-Serta-Kesetaraan-Di-Mata-Hukum

https://id.scribd.com/docum

PILKADA KABUPATEN BANYUASIN

Pilkada Kab Banyuasin itu milik orang kabupaten banyuasin buka orang luar dari banyuasin dan Hak masyarakat Banyuasin untuk mengetahui,mengawal,menyukseskan dan memastikan Pesta Demokrasi dalam konteks pilkada Kab Banyuasin yang betul betul LUBER dan ber Qualitas Sesuai dengan Asas demokrasi di negara kita ini.
Guna menentukan arah dan kemajuan Kabupaten Banyuasin 5 tahun ke depan ini semua suda menjadi hak,kewajipan dan tanggung jawap Seluruh masyarakat Kabupaten Banyuasin tidak di perboleh kan main selap selip yang terjadi dan masi terjadi sampai saat ini ”
Pejabat, entah di bidang apapun Itu merupakan suatu Objek untuk menOrientasikan Peraturan dan per UU ngan sebagai Aplikasi Otomatis menjadi Doktrin dari Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Prujutan dari Otonomi daera tidak di benarkan satu orang pun atas kebijakan terlepas dari kepentingan dan kemauan Masyarakat yang secara turun temurun Sudah dan akan mendapat kan’ Beban,penderitaan serta dampak dari wilaya yang mereka tinggali.

Di kemas dalam istila Hak Asasi Manusia (HAM) Untuk mengujutkan hak hak tersebut.

PANCASILA dan UUD,45

UU No. 39/1999 HAM
https://mykonlinedotblog.wordpress.com/2017/08/29/deklarasi-perserikatan-bangsa-bangsa-tentang-hak-hak-masyarakat-pribumi/
https://sangrajalangit99.wordpress.com/2017/10/30/masyarakat-banyuasin-butuh-alam-nyata-bapak-bupati/
http://petisi.co/mengapa-kepala-daerah-melakukan-korupsi-kolusi-dan-nepotisme/

Dokumen mediapetisi.cobiro Sum-Sel.

TIPE LAHIRNYA GERAKAN PARTAI

TIPE LAHIRNYA GERAKAN PARTAI
Menurut Haryanto, parpol dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya secara umum dapat dibagi mejadi dua kategori, yaitu:

  1. Partai Massa, dengan ciri utamanya adalah jumlah anggota atau pendukung yang banyak. Meskipun demikian, parta jenis ini memiliki program walaupun program tersebut agak kabur dan terlampau umum. Partai jenis ini cenderung menjadi lemah apabila golongan atau kelompok yang tergabung dalam partai tersebut mempunyai keinginan untuk melaksanakan kepentingan kelompoknya. Selanjutnya, jika kepentingan kelompok tersebut tidak terakomodasi, kelompok ini akan mendirikan partai sendiri;
  2. Partai Kader, kebalikan dari partai massa, partai kader mengandalkan kader-kadernya untuk loyal. Pendukung partai ini tidak sebanyak partai massa karena memang tidak mementingkan jumlah, partai kader lebih mementingkan disiplin anggotanya dan ketaatan dalam berorganisasi. Doktrin dan ideologi partai harus tetap terjamin kemurniannya. Bagi anggota yang menyeleweng, akan dipecat keanggotaannya.

(Haryanto: dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Efriza, dan Kemal Fasyah; Mengenal Teori-Teori Politik. Cetakan I November 2005, Depok. Halaman 567-568)

Sedangkan tipologi berdasarkan tingkat komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan, menurut Ichlasul Amal terdapat lima jenis partai politik, yakni:

  1. Partai Proto, adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini. Ciri yang paling menonjol partai ini adalah pembedaan antara kelompok anggota atau “ins” dengan non-anggota “outs”. Selebihnya partai ini belum menunjukkan ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern. Karena itu sesungguhnya partai ini adalah faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokkan ideologi masyarakat;
  • Partai Kader, merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai proto. Keanggotaan partai ini terutama berasal dari golongan kelas menengah ke atas. Akibatnya, ideologi yang dianut partai ini adalah konservatisme ekstrim atau maksimal reformis moderat;

  • Partai Massa, muncul saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai respon politis dan organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. Partai massa berorientasi pada pendukungnya yang luas, misalnya buruh, petani, dan kelompok agama, dan memiliki ideologi cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya;

  • Partai Diktatorial, sebenarnya merupakan sub tipe dari parti massa, tetapi meliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan maupun anggota partai. Rekrutmen anggota partai dilakukan secara lebih selektif daripada partai massa;

  • Partai Catch-all, merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Istilah Catch-all pertama kali di kemukakan oleh Otto Kirchheimer untuk memberikan tipologi pada kecenderungan perubahan karakteristik. Catch-all dapat diartikan sebagai “menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya”. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai pengganti ideologi yang kaku

  • (Ichlasul Amal. Teori-teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi. Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996)

    Menurut Peter Schroder, tipologi berdasarkan struktur organisasinya terbagi menjadi tiga macam yaitu;

    1. Partai Para Pemuka Masyarakat, berupa gabungan yang tidak terlalu ketat, yang pada umumnya tidak dipimpin secara sentral ataupun profesional, dan yang pada kesempatan tertentu sebelum pemilihan anggota parlemen mendukung kandidat-kandidat tertentu untuk memperoleh suatu mandat;
  • Partai Massa, sebagai jawaban terhadap tuntutan sosial dalam masyarakat industrial, maka dibentuklah partai-partai yang besar dengan banyak anggota dengan tujuan utama mengumpulkan kekuatan yang cukup besar untuk dapat membuat terobosan dan mempengaruhi pemerintah dan masyarakat, serta “mempertanyakan kekuasaan”;

  • Partai Kader, partai ini muncul sebagai partai jenis baru dengan berdasar pada Lenin. Mereka dapat dikenali berdasarkan organisasinya yang ketat, juga karena mereka termasuk kader/kelompok orang terlatih yang personilnya terbatas. Mereka berpegangan pada satu ideologi tertentu, dan terus menerus melakukan pembaharuan melalui sebuah pembersihan yang berkseninambungan.
    Sistem pemilihan umum
    Sistem Pemilihan Umum dapat digolongkan menjadi dua macam sistem pemilihan umum yaitu:

  • Sistem pemilihan umum Proporsional

  • adalah bila mana pada asasnya wilayah negara dianggap sebagai satu wilayah pemilihan yang utuh dalam kenyataannya wilayah tersebut dapat terbagai atas sejumlah resor (daerah). Pemilu yang berfungsi semata-mata teknis administratif yaitu pengumpulan, penghitungan suara dan lain-lain.

    Dari pernyataan diatas Indonesia lebih cocok kesistem pemilihan umum Proporsional. Karena sistem Proporsional memiliki keunggulan antara lain :

    1. Lebih demokratis, karena menggunakan asas one man one vote.
  • Tidak ada suara yang hilang, karena bersifat representatif

  • Lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan distrik/ daerah

  • Kualitas wakil rakyat yang akan duduk di DPR dapat terpantau dan terseleksi denagan baik melalui sistem daftar calon.

  • Dibalik keuntungan diatas, terdapat juga kelemahan dari sistem ini, yaitu:

    1. Kurang mendorong partai-partai untuk bekerjasama sau sama lain.
  • Cenderung mempertajam perbedaan antar partai.

  • Wakil yang dipilih punya kemungkinan tidak mewakili rakyat pemilihnya.

  • Kekuatan partai sangat bergantung pada pemimpin partai

  • Sistem pemilihan umum Distik
  • yaitu dimana wilayah negara dibagi atas sejumlah distik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang direncanakan dalam lembagai perakilan rakyatnya. Dari satu distrik pemilihan hanya terdapat seorang wakil saja.

    Dari pernyataan diatas Indonesia lebih cocok kesistem pemilihan umum Proporsional. Karena sistem Proporsional memiliki keunggulan antara lain :

    1. Lebih demokratis, karena menggunakan asas one man one vote.
  • Tidak ada suara yang hilang, karena bersifat representatif

  • Lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan distrik/ daerah

  • Kualitas wakil rakyat yang akan duduk di DPR dapat terpantau dan terseleksi denagan baik melalui sistem daftar calon.

  • Dibalik keuntungan diatas, terdapat juga kelemahan dari sistem ini, yaitu:

    1. Kurang mendorong partai-partai untuk bekerjasama sau sama lain.
  • Cenderung mempertajam perbedaan antar partai.

  • Wakil yang dipilih punya kemungkinan tidak mewakili rakyat pemilihnya.

  • Kekuatan partai sangat bergantung pada pemimpin partai
    Macam-macam Bentuk Pemerintahan
    Menurut ajaran klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan atas jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya (baca keterangan berikut), yaitu:

  • Monarkhi, akan menimbulkan Tirani

  • Aristokrasi, akan menimbulkan Oligarkhi

  • Demokrasi, akan menimbulkan Anarkhi

  • Plato
  • Bentuk pemerintahan pada zaman Yunani Kuno mengutamakan peninjauan ideal (filsafat). Plato mengemukakan bahwa bentuk pemerintahan dapat dibagi menjadi lima, sesuai dengan sifat tertentu manusia, yaitu:

    1. Aristokrasi: kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh aristokrat (cendekiawan), sesuai dengan pikiran keadilan.
  • Timokrasi: kekuasaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan.

  • Oligarkhi: kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang atau golongan hartawan. Keadaan ini melahirkan milik partikelir (swasta), sehingga orang-orang miskin pun akhirnya bersatu melawan kaum hartawan dan lahirlah demokrasi.

  • Demokrasi: kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh rakyat miskin (jelata); namun kesalahan pelaksanaannya berakhir dengan anarkhi.

  • Tirani: pemerintahan oleh seorang penguasa yang sewenang-wenang. Bentuk inilah yang paling jauh dari cita-cita keadilan.

  • Telah dibuktikan melalui dialektika, aristokrasi merupakan bentuk pemerintahan terbaik dan bahwa prinsip keadilan yang dijalankan oleh orang-orang merdekalah yang membawa kebahagiaan.
    2. Aristoteles

    Menurut dia pembedaan bentuk pemerintahan dapat dilakukan dengan kriteria kuantitatif, yaitu dilihat dari jumlah orang yang memerintah:

    1. Monarkhi: kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh satu orang (raja/ kaisar).
  • Aristokrasi: kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang (cerdik pandai)

  • Polity: kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh banyak orang dengan tujuan untuk kepentingan umum.
    Aristoteles yang mengembangkan teori tersebut dari pendapat Herodotus (484-425 SM), menyatakan bahwa ketiga bentuk pemerintahan itu bersifat ideal dan bentuk metamorfosis masing-masing berturut-turut sebagai berikut: Tirani/ Diktator, Oligarkhi/ Plutokrasi, dan Okhlorasi. Pendapatnya berbeda dengan Plato. Menurut Plato, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang ideal dan pemerosotannya berupa mobokrasi/ okhlorasi. Sedangkan Aristoteles justru menyatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk kemerosotan polity.
    Keterangan:

  • Monarkhi berasal dari kata mono yang berarti satu dan archien yang berarti memerintah. Jadi, monarkhi adalah pemerintahan oleh satu orang, yaitu raja/ kaisar.

  • Tirani adalah pemerintahan oleh seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri.

  • Aristokrasi berasal dari kata aristoi yang berarti cerdik pandai atau bangsawan dan archien. Jadi, aristokrasi adalah pemerintahan oleh kaum cerdik pandai demi kepentingan umum.

  • Oligarkhi berasal dari kata oligoi yang berarti sedikit atau beberapa dan archien. Jadi, oligarkhi adalah pemerintahan oleh beberapa orang untuk kepentingan mereka sendiri.

  • Plutokrasi berasal dari kata plutos yang berarti kekayaan dan archien atau kratein. Jadi, plutokrasi adalah pemerintahan oleh orang-orang kaya atau untuk mencari kekayaan.

  • Polity adalah pemerintahan oleh orang banyak dengan tujuan untuk kepentingan umum. Bentuk pemerintahan ini menurut Aristoteles bisa merosot menjadi demokrasi, yaitu pemerintahan yang diselenggarakan oleh orang banyak tetapi tidak bertujuan demi kesejahteraan seluruh rakyat.

  • Mobokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat yang sesungguhnya tidak tahu apa-apa atau tidak memahami pemerintahan.

  • Okhlorasi berasal dari kata okhloh yang berarti orang biadab, tanpa pendidikan, atau rakyat hina dan kratein. Jadi okhlorasi adalah pemerintahan yang dilaksanakan oleh orang yang biadab, tanpa pendidikan atau rakyat hina.

  • Anarkhi berasal dari kata an yang berarti tidak atau bukan dan archien. Jadi, anarkhi berarti tanpa pemerintahan/ kekuasaan. Seseorang atau sekelompok orang disebut bertindak anarkhis apabila ia atau mereka berlaku seolah-olah ia atau mereka sendirilah yang berkuasa atau menganggap kekuasaan pemerintahan yang sah tidak ada.

  • Polybios
  • Polybios (204-12 2 SM) adalah murid Aristoteles. Ia menyatakan bahwa bentuk pemerintahan monarkhi, oligarkhi dan demokrasi berlangsung silih berganti serupa siklus, berputar dan pada gilirannya akan kembali ke asal. Teorinya ini dikenal dengan nama Siklus Polybios. (ZTRN)